Buruh Kecewa Anies Belum Revisi UMP DKI 2022
Buruh menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/12). Foto: Moh Fajri/kumparan

TRIZNESIA.COM – Buruh Kecewa Anies Belum Revisi UMP DKI 2022. Sebelumnya, massa buruh menggelar unjuk rasa soal upah minimum provinsi (UMP) 2022 di kawasan Medan Merdeka, Rabu (8/12/2021).

Massa buruh kemudian meminta bertemu Anies, namun Anies disebut tak berada di tempat.

Sebagian perwakilan massa buruh di persilakan masuk ke Balai Kota untuk melakukan audiensi dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

“Kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi di temui oleh Pak Kadisnaker (Kepala Dinas Tenaga Kerja) dan dari Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol). Kemudian di tambah perwakilan dari TGUPP,” ungkap William, Rabu.

Baca Juga: Anies Minta Penghitungan UMP Ditinjau Ulang Oleh Kemnaker

“Kami kecewa karena apa karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi dari surat (keputusan Gubernur) mengenai kenaikan UMP,” ia menambahkan.

William menganggap Anies berjanji kepada kaum buruh pada unjuk rasa 29 November lalu bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.

Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan mengaku sepakat bahwa kenaikan UMP terlalu kecil akibat rumus dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Berikut Ini Daftar Terbaru UMR di Pulau Jawa 2022

Anies kala itu juga menyampaikan bahwa ia telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, meminta agar formula perhitungan UMP DKI di evaluasi.

“Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja. Seharusnya kan waktu kami datang sore ini ada jawaban dari perwakilan beliau, misalnya sudah ada kepastian surat itu akan di keluarkan pada tanggal 15 Desember,” ungkap William.

Kepada Kompas.com usai berdialog dengan buruh pada unjuk rasa 29 November lalu, Anies mengaku tidak menjanjikan revisi Surat Keputusan soal UMP DKI 2022.
SK tersebut hanya bisa di cabut jika terbit SK baru.

“Kalau SK itu, ketika ada angka (nominal UMP) baru, di situ lah terjadi revisi (SK terdahulu),” ucap Anies.

“Jadi ketika di temukan angka baru, maka keluar SK-nya. Kalau tidak, nanti ada kekosongan hukum,” kata dia.