TRIZNESIA.COM  – Selasa 14/12/2021 Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Gugatan itu tercatat di laman MK dengan nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021.

Berselang beberapa waktu, Fahira Idris DKK di DPD RI juga menggugat presidential threshold dari 20% menjadi 0% ke Mahkamah Konstitusi

Fahira Idris dkk memperpanjang nama yang menghendaki permintaan serupa ke MK. Berdasarkan permohonan di ajukan oleh Fahira Idris, juga ikut menggugat anggota DPD Tamsil Linrung dan anggota DPD Edwin Pratama Putra.

“Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa:

yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperolah 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya“.

Baca Juga : Plafon Ambrol, Siswa Kelas IX SMP Negeri 6 Tangsel Terpaksa Belajar di Aula

bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. demikian bunyi petitum Fahira Idris dkk dalam permohonan yang di lansir website MK, Kamis (30/12/2021).

Menurut Fahira Idris Dkk Norma Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan (3)

yang memberikan kesempatan kepada:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Baca Juga : Ducati Tertarik Jadikan Valentino Rossi Pembalap Penguji MotoGP 2022

“Bahwa ketentuan presidential threshold mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden,” ujar Fahira dkk.

Menurut Fahira, secara faktual penerapan presidential threshold telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat di akses oleh para pemilik modal atau oligarki politik.

Apa itu Presidential Threshold?

presidential threshold adalah ambang batas kepemilikan kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden. Aturan tersebut mulai di terapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004.