Ilustrasi

TRIZNESIA.COM  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua wajib pajak yang belom melaporkan hartanya untuk ikut Program Pengampunan Sukarela (PPS) atau lebih di kenal dengan tax amnesty jilid II. Adapun program ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan berlangsung dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022.

Menurutnya, jika tidak ikut maka sanksi yang menanti sangat berat. Untuk harta yang di peroleh hingga tahun 2015 sanksinya sebesar 200%.

Sanksi ini sudah ada sejak tax amnesty jilid dua dan sudah di jalankan oleh pemerintah. Artinya, jika tidak ikut PPS maka sanksinya lebih besar dari nilai harta yang di sembunyikan.

Ancaman ini sebenarnya serupa dengan yang di sampaikan beberapa tahun lalu, ketika menjalankan tax amnesty. Padahal jika ikut tax amnesy jilid II tarif pajaknya hanya 6%, 8% hingga 11% untuk harta di bawah 2015.

Sedangkan jika punya harta yang di peroleh tahun 2016-2020 dan belum juga di laporkan maka akan di kenakan sanksi lebih tinggi yakni 25% untuk pajak badan, 30% untuk orang pribadi dan 12,5% untuk pajak lainnya di tambah sanksi 200%.

“Jadi sanksinya cukup tajam,” pungkasnya. Di ketahui untuk harta yang di peroleh di tahun 2016-2020 jika ikut program pengampunan sukarela tarifnya hanya 12%, 14% atau 18%.