Senin, Desember 6, 2021
Categories:

Harga BBM dan LPG Bakal Naik, Ini Alasannya

Triznesia.com – Harga BBM dan LPG berkemungkinan mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hal ini akan terjadi jika nantinya pajak karbon (carbon tax) di terapkan.

Wacana pajak karbon yang lagi di buat Kementerian Keuangan berpengaruh pada tambahan biaya dan harga baik di sektor hulu dan hilir untuk pemasar energi yang menghasilkan karbon. Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga BBM dan LPG.

“Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon,” kata Arifin Tasrif dalam keterangan resmi, mengutip kumparan pada Kamis (18/11).

Arifin menjelaskan hasil pengujian internal Kementerian ESDM dengan menunjukkan tiga skema perhitungan dasar atas penerapan pajak karbon di sektor energi, yakni USD 2 per ton (Rp 30/kg CO2e), USD 5 per ton (Rp 75/kg CO2e), dan USD 10 per ton (Rp 150/kg CO2e).

Arifin-Tasrif Harga BBM dan LPG Bakal Naik, Ini Alasannya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

Sebagai contoh, jika pajak karbon di tetapkan sebesar USD 2 per ton atau Rp 30 per kg CO2e, maka akan ada tambahan biaya USD 0,1 per ton dari sisi produksi batu bara dengan intensitas emisi 38,3 kg CO2/ton dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg Co2/barel. Selanjutnya dari sisi produksi gas bumi yang memiliki intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2/MMSCF akan di bebankan tambahan biaya USD 0,01/MSCF.

Sementara dari sisi konsumen akan ada potensi peningkatan biaya tambahan harga sebesar Rp 64 per liter dari BBM yang memiliki intensitas 2,13 kg CO2/liter. Untuk konsumen gas atau LPG terdapat tambahan harga sebesar Rp 1.638/MSCF untuk gas dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2/MSCF dan Rp 38/kg untuk LPG dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2/kg.

Berdampak ke Konsumen Batu Bara

Pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batu bara. Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp 29/kWh dan tambahan di industri sebesar USD 5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2/ton atau 0,95 kg CO2/kWh.

Sementara di di sektor ketenagalistrikan, jika asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh dengan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton per tahun, maka pengenaan pajak karbon senilai USD1 per ton akan meningkatkan pendapatan negara senilai Rp 76,49 miliar.

Baca Juga: Karena marahi Suami, Istri di Penjarakan

Hal ini seiring juga dengan penambahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik senilai Rp 76,49 miliar, dan penambahan subsidi listrik senilai Rp 20,46 miliar serta kompensasi senilai Rp 61,38 miliar.

Alasan Pengenaan Pajak Karbon

Sesuai dengan Undang-Undangan No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon di kenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan memperhatikan peta jalan pajak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau peta jalan pasar karbon.

Tarif pajak karbon di tetapkan paling rendah sebesar Rp 30,00 per kg CO2e di mana berlaku pada 1 April 2022 di subsektor PLTU batu bara dengan skema cap & tax. Subjek pajak karbon sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan karbon.

SourceKumparan

RELATED ARTICLE

Latest Articles